MPK – Majelis Pendidikan Katolik

MPK Keuskupan Malang

Ketua MPK K Malang : Romo Yuki Hartandi, CDD
alamat : Jl. Songgoriti no 28, Malang
Telp. 0341 – 477 895

===============================================================

PERTEMUAN MPK PROVINSI SEMARANG

Oleh : Rm. Karolus Jande Pr, MH


Majelis Pendidikan Katolik (MPK) Provinsi Gerejani Semarang, yang terdiri dari Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Purwokerto, Keuskupan Surabaya dan Keuskupan Malang mengadakan Pertemuan Rutin Triwulanan yang ke III di Hening Griya Baturaden Purwokerto, tanggal 23-15 Maret 2012. Sejak Sidang Pleno XIII MNPK tanggal 26-29 Oktober 2010 di Bali antara lain tentang kesepakatan MPK Provinsi Gerejani menggantikan MPK Regio, dari sepuluh MPK Provinsi Gerejani, MPK Provinsi Semarang yang sudah berjalan efektif (ada program, ada rapat rutin). Pertemuan I di Semarang, Pertemua II di Malang Pertemuan ke III di Purwokerto. Rencananya pertemuan IV bulan Juni/Juli di Surabaya.

Pertemuan ini dihadiri oleh semua anggota Kepengurus MPK dari keempat Keuskupan: Semarang enam orang, Surabaya tiga orang, Malang empat orang, dan Purwokerto mengerahkan semua pengurus MPK dan yayasan anggota MPK Purwokerto, total peserta hampir tiga puluh orang. Bapa Uskup Mgr. Yulianus Soenarko SJ, Rm. Yohanes Suratman Pr, Vikjen, Rm. T.Puryatno Pr Sekretaris Keuskupan, juga hadir bersama Bapak Gandum dari BIMAS Katolik Jawa Tengah.

LPK Berpusat Kristus

Pertemuan yang bertempat di Keuskupan Puwokerto ini di buka oleh Bapak Uskup Mgr. Yulianus Soenarko SJ. Bapak Uskup sangat menekankan Lembaga Pendidikan Katolik (LPK) sebagai karya Gereja dan ciri kekatolikan sekolah Katolik, yang bersumber dan berpusat pada Yesus Kristus. Visi, misi dan Strategi MPK, Yayasan dan sekolah Katolik berdasarkan pada Yesus Kristus. Dan hal itu telah diuraikan dalam dokumen Gereja yang telah disosialisasi Komisi Pendidikan KWI antara lain Gravissimum Educationes, Hukum Kanonik, Dokumen Sekolah katolik, Dokumen Awam Katolik di Sekolah: saksi-saksi iman; Dokumen Religius Pendidikan di Sekolah Katolik, dan Nota Pastoral KWI Tahun 2008 tentang Pendidikan sebagai implementasi ajaran Gereja Universal dalam konteks Indonesia. Buku-buku ini, demikian ditandaskan Bapak Uskup, wajib dimiliki, dan harus tersedia di semua perpustakaan dan dibaca oleh oleh Guru, Kepala Sekolah, Pengurus Yayasan, Pengurus MPK dan semua pihak yang terkait dengan pendidikan dan sekolah Katolik. Buku-buku tersebut harus menjadi bahan refleksi tentang kiprah pendidikan dan sekolah Katolik.

Nara sumber pertama, Romo Yohanes Suratman, PR, Vikjen Keuskupan Puwokerto menjelaskan secara mendetail tentang Pendidikan dan Sekolah Katolik, menurut ajaran Gereja dan hukum Kanonik. Romo Suratman menegaskan: (1) Misi Pendidikan dan Peranan Sekolah Katolik; (2) Hak Gereja untuk mendirikan Sekolah; (3) Sumbangan sekolah Katolik terhadap misi Gereja; (4) Hakekat atau ciri khas sekolah Katolik; (5) Kerja sama Timbal-balik antara Guru dan orang tua; (6) Pendidikan Agama: -Hakekat dan tujuan pendidikan agama, – pelajaran agama di sekolah Katolik; (7) Tarekat Religius dengan Perutusan Pendidikan. Dan  akhirnya Rm Suratman mengajak peserta bagaimana membuat sikap bersama dalam menjalankan misi pendidikan dan sekolah Katolik di tengah masyarakat plural seperti bangsa Indonesia ini.

Pastoral Lembaga Pendidikan Katolik

Menurut Mgr. Yulianus Soenarko SJ, Visi Pendidikan Katolik adalah humaniora, dan humaniora ini dilihat dari persepsi tugas pastoral Gereja, yang terdiri dari lima bagian (Panca Tugas Gereja), yaitu dari aspek Kerygmatis, yaitu Pewartaan Kabar Gembira tentang karya keselamatan Yesus Kristus. Lulusan Sekolah Katolik harus tahu siapa, dan bagaimana Yesus itu. Dari aspek Liturgis, warga komunitas pendidikan sekolah Katolik diarahkan untuk menyadari Tuhan Sang Pencipta dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Proses penyerahan diri kepada Tuhan ini disebut proses keilahian. Dari aspek Martyria, lulusan sekolah katolik harus menjadi saksi kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat dan bersama, siap mempertaruhkan nyawa demi kebenaran. Dari Aspek, Diakonia, lulusan sekolah Katolik harus menjadi pribadi yang siap melayani dengan total dan bertanggungjawab untuk sesama terutama demi kepentingan bersama. Dari aspek Koinonia, lulusan sekolah Katolik siap menjadi  pelayan sejati bagi sesama dan agen perubahan masyarakat serta pemimpin untuk menggalang kesejahteraan kehidupan bersama yang rukun dan bersatu padu.

Ciri Khas Pendidikan Versus Politisasi

Nara sumber Kedua, adalah Bapak Sigit Widiarta, SH, MH, berbicara mengenai UU Sisdiknas, khususnya tentang Ciri Khas Satuan Pendidikan versus Politisasi. Bapak Sigit sangat menandaskan bahwa penyelenggaran Pendidikan merupakan tugas dari Pemerintah. Namun dalam praktek, tidak seluruhnya tugas ini dilaksanakan pemerintah secara langsung, maka masyarakat ambil bagian dalam tugas tersebut. Peran masyarakat dalam tugas pendidikan ini diakui oleh undang-undang. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan mempunyai akar sejarah yang panjang dan sangat siginifikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat didasarkan pada ciri khas lembaga pendiri, ciri khas berbasis keagamaan, lingkungan sosial dan budaya. Khususnya untuk sekolah Katolik berciri khas berbasis keagamaan katolik. Ciri khas ini mendapatkan perlindungan dan dijamin oleh UU Sisdiknas pasal 55 ayat (1).

Peran serta masyarakat dengan ciri khas, khususnya berbasis agama sering mendapatkan ujian yang serius. Berbagai kebijakan pendidikan secara diametral berbenturan dengan ciri khas satu pendidikan sehingga memicu konflik. Contoh kasus Daerah Istimewa Jogyakarta (1999-2003) terjadi politisasi pendidikan, kebijakan sangat bersifat manipulatif, dan dipaksakan pemberlakuannya dengan tekanan-tekanan, dan aktornya birokrasi pendidikan, anggota parlemen, kelompok-kelompok penekan dengan melakukan manuver-manuver tertentu. Apa yang terjadi di Jogya dulu itu, sekarang mulai terjadi dibeberapa kota kabupaten lain dengan beberapa variasi modusnya, seperti ancaman cabut izin operasional sekolah bila tidak melaksanakan ujian agama sesuai agama murid di sekolah Katolik (UU Sisdiknas Pasal 12 ayat (1a).

Mengingat Pendidikan merupakan bidang yang sangat stategis, dan menjadi media pertarungan perebutan pengaruh dari berbagai kelompok kepentingan yang berupaya untuk merebut pengaruh, baik pada zaman Orde Lama, Orde Baru dan terutama Orde Reformasi, di mana politik agama dan politik pasar mewarnai dunia pendidikan, dan permasalahan ini tidak akan pernah berakhir, bahkan eskalasi persoalannya akan meningkat tajam pada saat mata pelajaran pendidikan agama sungguh-sungguh dijadikan sebagai bagian ujian materi Ujian Nasional.

Karena itu Bapak Sigit menegaskan bahwa  Sekolah Katolik segera mengambil strategi antara lain: (1) surat pernyataan orang tua siswa yang dibuat secara bebas pada waktu Penerimaan Siswa Baru (PSB) untuk mengikuti pendidikan agama sesuai dengan ciri khas satuan pendidikan dan surat pernyataan ini bila perlu dibuat didepan seorang notaris atau dua orang saksi, dan didokumentasikan dengan baik; (2) Komunikasi antara sekolah, sekolah dan yayasan, antar yayasan dalam wadah MPK sangat penting dan sangat dibutuhkan; (3) Penyiapan Tim advokasi sekurang-kurangnya di MPK Keuskupan masing-masing, syukur bila sampai pada tingkat kevikepan, menjadi kebutuhan yang sangat urgen dan mendesak; (4) Peran MPK dan MNPK dalam mengkonsolidasikan jaringan dan sebagai supporting system bagi penyelenggara pendidikan di lapangan.

Reformasi Lembaga Pendidikan Katolik

Nara sumber ketiga, Rm. Karolus Jande Pr, Ketua MNPK, berbicara mengenai strategi menjaga eksistensi pendidikan dan sekolah Katolik. Strateginya ialah ”Grand Design Innovation of Catholic School” atau Reformasi Sekolah katolik, yang oleh MNPK dirumuskan secara bertahap: tahap pertama, revitasliasasi (Revitalization), tahap Kedua, Penguatan (Reinforcement), Tahap Ketiga Bangkit untuk bergerak dan berjalan (Reenglihtmen=Pencerahan Kembali). Untuk melangkah ke tahap pertama, yaitu Revitalisasi Lembaga Pendidikan Katolik, pertanyaan reflektif yang perlu dijawab oleh semua pihak terkait ialah (1) Mengapa dan untuk apa Gereja mendirikan Sekolah? Gereja dalam hal ini adalah keuskupan, Tarekat, Awam dan paroki. (2) Apakah Gereja masih perlu menyelenggarakan Sekolah, mengapa? (3) Bagaimana komitmen Gereja terhadap Karya Pendidikan sekolah yang didirikannya? (4) Apa bedanya sekolah katolik dan sekolah umum lainnya?

Tantangan Lembaga Pendidikan Katolik

Rm Karolus mengedepan tiga tantangan Lembaga Pendidikan Katolik saat ini: (1) Terkait dengan eksistensi/keberadaan, ada penolakan baik terhadap lembaga pendidikan Katolik yang sudah lama ada, maupun yang akan ada, dan penolakan itu baik secara eksklusif, secara langsung maupun secara tidak langsung melalui politik, antara lain peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, dan juga pengaruh globalisasi terhadap UU contoh Badan Hukum Pendidikan. (2) Terkait dengan keabsahan, banyak Yayasan pendidikan dan sekolah Katolik tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan (misalnya UU Yayasan), dan mengindahkan peraturan Gereja.  Banyak yayasan menyebut diri Yayasan Pendidikan dan Sekolah Katolik tetapi pendiriannya tidak sepengetahuan dan seizin Uskup, seakan-akan otomatis menyebut diri Yayasan dan sekolah Katolik karena pendiri dan pemiliknya orang katolik. (3) Terkait dengan fungsinya, sama seperti sekolah lainnya sekolah katolik menjalankan fungsi: (a) membina bakat anak didik intelektual secara tekun, (b) mengembangkan kemampuan menilai secara tepat, (c) mengantar anak didik ke dalam warisan budaya dari angkatan-angkatan terdahlu, (d) mengembangkan kepekaan terhadap nilai-nilai (Penghargaan martabat manusia, kebenaran, kejujuran, keadilan, persaudaraan, cinta kasih, keaneragamaan, keterbukaan dan nilai-nilai budaya), (e) mempersiapkan profesi anak, (f) memupuk pergaulan yang akrab antara lapisan dan golongan, (g) membentuk pribadi yang saling memahami dan saling menghargai.

Dan tugas khusus sekolah Katolik menciptakan lingkungan panguyuban sekolah yang dijiwai semangat kebebasan dan cinta kasih Injili, mengembangkan kepribadian yang utuh sesuai dengan baptisan, mengarahkan kebudayaan manusia pada warta keselamatan, mengintegrasikan iman dan budaya,  iman mengintegrasikan iman dan kehidupan.

Revitalisasi Lembaga Pendidikan Katolik

Apakah tugas-tugas sekolah dan sekolah katolik seperti tersebut di atas  sudah dijalankan oleh LPK secara maksimal? Melihat dan menyadari keberadaan Lembaga Pendidikan Katolik saat ini, Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK) menggerakkan kemendesakan Revitalisasi Lembaga Pendidikan katolik. Menurut MNPK, saat ini  ada empat bidang prioritas Revitalisasi Lembaga Pendidikan yaitu Bidang Pendidikan; hukum dan organisasi; Kaderisasi; Administrasi, Manajemen dan Keuangan.

Bidang Pendidikanyang menjadi prioritas adalah kurikulum, Sumber Daya Manusia dan Katolisitas. Kurikulum terfokus pada Pemahaman, Pendalaman dan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Penerapan dan pengembangan KTSP berbasis nilai-nilai, antara lain pluralis, inklusif, demokrasi, adil dan berbudaya. Paradigma Pedagogik Reflektif (PPR), apa itu dan bagaimana langkah-langkahnya. Dan Pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT) dalam pembelajaran.  Sumber Daya Manusia terkait pendidikan dan pelatihan spiritualitas dan profesionalitas  serta kompetensi Penyelenggara (Pengurus Yayasan), Pengelola (Kepala Sekolah), Pelaksana (Guru dan tenaga Kependidikan). Sedangkan Katolisitas berkaitan dengan perlunya Pedoman Katolisitas LPK dan akreditasi serta instrumen akreditasi katolisitas sekolah.

Bidang Hukum dan Organisasi,khusus untuk hukum yaitu Lembaga Pendidikan Katolik harus mengindahkan tiga hal : Mengindahkan Peraturan Perundang-undangan  di bidang Pendidikan, mengindahkan ajaran dan kebijakan Gereja tentang Pendidikan dan sekolah Katolik dan mengindahkan spiritulitas pendiri.

Bidang Kaderisasi, tiga hal yang diberdayakan secara kristiani sebagai wadah kaderisasi oleh LPK (Lembaga Pendidikan Katolik), yaitu Organisasi Intra Siswa (OSIS), pramuka dan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Potensial (Penyelenggara, Pengelola dan Pelaksana). MNPK mengharapkan Ketiga wadah ini, keberadaan dan fungsinya didukung oleh Yayasan dan Sekolah Katolik seluruh Indonesia.

Bidang Adminitrasi, Manajemen dan Keuanganmerupakan faktor pendukung utama untuk mempertahankan eksistensi dan peningkatan kualitas LPK. Apabila ketiga hal ini dikelola secara profesional dan ditangani oleh orang-orang yang berkompeten dalam bidang ini, maka LPK makin profesional dan dipercayai oleh masyarakat. Kekurangan LPK selama ini dalam bidang  ini adalah  Perencanaan yang kurang matang dan bermutu, koordinasi dan komunikasi lemah, Pendampingan dan pengawasan yang sangat lemah, kebijakan LPK tidak berkesinambung, ganti  pengurus yayasan, kepala sekolah ganti kebijakan.

Rekomendasi

Puncak pertemuan adalah diskusi kelompok, dan hasil diskusi kelompok diplenokan. Hasil akhirnya jadi bahan rekomendasi, terdiri delapan point di bawah ini:

1.      Dana Solidaritas Empat  MPK

Di masing-masing MPK dihidupkan semangat yang sama, solidaritas terhadap yayasan-yayasan yang lemah.  MPK harus dirasakan kehadirannya oleh yayasan-yayasan terlebih yang lemah.

2.      Program bersama MPK provinsi gerejani KAS dalam rangka pencarian dana.

Diadakan seminar / workshop untuk pengurus yayasan (bisa juga untuk kepala sekolah), skala nasional dan tema yang menarik sesuai dengan kebutuhan. Waktu: Januari atau Februari 2013.

3.      Masing-masing MPK mencermati draft Pedoman katolisitas Sekolah Katolik dalam koordinasi MPK provinsi gerejani KAS.

4.      Di tingkat MPK provinsi gerejani KAS disepakati adanya akreditasi sekolah katolik.  Mengenai pedoman akreditasi tsb akan dibahas dalam pertemuan MPK provinsi gerejani KAS.  Masing-masing MPK mengirim dua nama untuk membahas pedoman ini, paling lambat tanggal 24 Maret.

5.      Setiap MPK segera memiliki tim Advokasi, dan mengadakan pertemuan dalam tingkat provinsi gerejani KAS.

6.      Pembentukan paguyuban guru di sekolah-sekolah Katolik sesuai dengan kebutuhan dan bersifat situasional.

7.      Masing-masing MPK mengadakan pelatihan kepala sekolah dan guru, tidak tertutup kemungkinan bekerjasama dengan MPK terdekat dalam provinsi gerejani KAS

8. Masing-masing MPK memberi perhatian kepada pembinaan OSIS dan kepramukaan  (Rm. Karolus Jande, Ketua MNPK)


sumber : klik <<

=====================================================

 

 

 

Profile MNPK

Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK) atau National Council of Catholic Education adalah badan koordinasi, komunikasi, persatuan dan kerjasama antar Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan di seluruh wilayah Indonesia. Anggota MNPK adalah Majelis Pendidikan Katolik (MPK) Keuskupan yaitu badan koordinasi penyelenggara/yayasan pendidikan Katolik jenjang pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah di tingkat Keuskupan yang menjadi Anggota MNPK dan Yayasan Pendidikan Katolik yang secara khhusus ditetapkan sebagai Anggota MNPK karena dalam wilayah Keuskupan hanya ada ada satu (1) yayasan (tidak ada MPK)

Arti logo MNPK

I. Arti Warna Dalam Logo

  • Warna kuning : warna bendera Vatikan symbol kekatolikan/Universal, warna kuning mengungkapkan kemuliaan, kemenangan dan kegembiraan, Warna oranye menunjukkan : kehangatan, energi, keseimbangan, entusiasme, perluasan, pencapaian bisnis, kariir, kesuksesan, keadilan, penjualan, persahabatan, kesehatan pikiran dan pengetahuan, daya tahan, kegembiraan, gerak cepat, sesuatu yang tumbuh, tekanan sosial, modal kecil, murah, ketertarikan, independent.
  • Warna Biru melambangkan kedamaian,  komunikasi,   kebijakan, perlindungan, inspirasi spiritual, ketenangan, kelembutan, dinamis, kreativitas, cinta, kedamaian, kepercayaan, loyalitas, kecerdasan, panutan, kekuatan dari dalam, kestabilan, kepercayaan diri, kesadaran, pesan, ide, berbagi, idealisme, empati, persahabatan dan harmoni, serta kasih sayang.
  • Warna Putih : melambang Cahaya Kristus, bermakna Kesucian, kemurnian dan kepolosan, memberikan   kedamaian, persatuan, kesempurnaan, Permohonan maaf, spiritualitas, kedewasaan, keperawanan atau kesederhanaan, kebersihan, pencapaian diri, pencapaian diri,  perlindungan, ketentraman, kenyamanan keamanan,  dan memudahkan refleksi.
  • Warna Merah : melambangkan  Roh Kudus,  cinta kasih, pengorbanan dan kekuatan sebagai sumber perhatian, cinta  dan dapat menyimbolkan   api dan darah   sebagai sumber energi, kekuatan, hasrat,    darah, resiko, ketenaran, perjuangan,  perang, bahaya, kecepatan, panas, kekerasan yang dialami Lembaga Pendidikan Katolik Sebagai Saksi Kristus dalam pencapaian tujuan.

II. Arti dan Lambang

  • Lingkaran berwana kuning dibentuk oleh tulisan Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK) melambang tekat yang bulat dari penggagas, pendiri, dan pengurus  serta para anggotanya untuk bahu- membahu mendorong terwujudnya koordinasi dan kerja sama antar Lembaga Pendidikan Katolik  baik di tingkat lokal, nasional bahkan internasional  sebagai karya kerasulan Gereja yang sangat strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
  • Tulisan P yang disilang X dengan warna putih : lambang Kristus Yang Bangkit, sumber spiritualitas Lembaga Pendidikan Katolik
  • Gambar Kepala Bersayap kiri dan kanan dengan warna merah Lambang Garuda Pancasila-Lambang Negara RI
  • Garuda Pancasila melekat Pada lambang Kristus yang bangkit:  lambang partisipasi Gereja dalam sistem Pendidikan Nasional RI dengan mempertahankan Pancasila dan ciri khas keagamaan
  • Kitab Suci : Lambang sumberalkitabiah Pewartaan Karya Pendidikan merupakan tugas  Lembaga Pendidikan Katolik
  • Tulisan Ut Omnes Unum Sint :  Doa Yesus “Semoga Mereka Semua Menjadi Satu” (Yohanes 17: 21), lambang  hakekat Gereja yang satu, Gereja yang merupakan ”koinonia”, atau ”Comunitas” yaitu persekutuan.

sumber : klik <<

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>